NADIKABAR.COM — Koalisi Tanpa Kolusi mendesak pemerintah melakukan perbaikan tata kelola dan perlindungan ruang hidup setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) di sepanjang 2026.
“Kami mendesak agar penanganan karhutla tidak lagi menggunakan paradigma reaktif yang hanya berfokus pada operasi pemadaman saat api sudah membesar,” kata Manajer Riset Pantau Gambut Syafiq Gumilang di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan bahwa sebaran kejadian karhutla kini tidak hanya terpusat di Sumatera dan Kalimantan, tetapi telah meluas secara sporadis ke Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Tanah Papua.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah mencapai 202.004,30 hektare, meningkat drastis hingga 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Eskalasi ini terus memburuk pada Agustus dan September, diperparah oleh kondisi El Niño sangat kuat serta musim kemarau panjang,” kata dia.
Namun, pihaknya menekankan bahwa faktor iklim tidak boleh dijadikan satu-satunya kambing hitam. Pola penggunaan lahan, perizinan, dan kerentanan ekosistem gambut akibat degradasi adalah pendorong utama krisis ini.
“Angka yang kami temukan sangat mengkhawatirkan hingga pertengahan September 2026, tercatat sebanyak 139.978 hotspot atau titik api yang tersebar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan angka ini telah mencapai 73,6 persen dari total hotspot sepanjang Agustus 2026, atau setara dengan 40 persen dari keseluruhan hotspot tahun ini,” kata dia.
