Dukungan dari ketiganya diperkirakan cukup untuk memastikan pengesahan di Majelis Tinggi, yang memiliki kewenangan lebih rendah dan saat ini tidak dikuasai mayoritas oleh kubu pemerintah.
JIP sebelumnya mendorong pemangkasan sebanyak 45 kursi. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah partai oposisi, yang sebagian besar anggotanya di Majelis Rendah terpilih melalui sistem perwakilan proporsional dengan alokasi 176 kursi.
Pembahasan RUU tersebut sempat tertunda setelah partai-partai oposisi memboikot persidangan pada masa sidang parlemen sebelumnya musim panas ini.
Pengurangan 31 kursi tersebut dihitung berdasarkan proyeksi penurunan populasi Jepang sebesar 6,7 persen antara 2015 dan 2030, yang diterapkan terhadap jumlah anggota Majelis Rendah saat ini sebanyak 465 orang.
RUU itu juga mencakup penggabungan dua blok perwakilan proporsional di wilayah Jepang bagian barat. Saat ini, terdapat 11 blok perwakilan proporsional di seluruh Jepang.
