Selain itu, RUU tersebut akan mengubah ambang batas perolehan suara bagi kandidat yang kalah dalam pemilihan di daerah pemilihan beranggota tunggal, tetapi tetap memperoleh kursi melalui daftar perwakilan proporsional.

Ambang batas tersebut akan dinaikkan dari sepersepuluh menjadi seperenam dari total suara sah di daerah pemilihan terkait.

Setelah disahkan, undang-undang tersebut direncanakan mulai berlaku pada 2027, bersamaan dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik yang diperkirakan akan diajukan ke parlemen tahun depan.

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan