NADIKABAR.COM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan kolaborasi pemerintah dan badan usaha diperlukan untuk menghadirkan proyek yang berkualitas, layak, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan Pembangunan Nasional bukan hanya diukur dari berapa banyak proyek yang dapat direncanakan atau ditawarkan kepada investor, tetapi dari berapa banyak proyek yang dapat diwujudkan menjadi investasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan (PIP) Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka dalam kegiatan “Sinergi Pemerintah–Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional,” dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.
Dalam forum tersebut, Deputi PIP menekankan tiga aspek yang perlu diperkuat, yaitu kualitas perencanaan dan penyiapan proyek, penguatan ekosistem investasi, dan penguatan dialog antara pemerintah dan badan usaha.
Menurut dia, kemitraan strategis antara pemerintah dengan badan usaha dinilai menjadi salah satu solusi dalam mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah di Indonesia.
Sementara Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko turut menyampaikan bahwa Kadin menilai kualitas dan kesiapan proyek menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi badan usaha.
“Kadin Indonesia siap menjadi jembatan antara kebutuhan dan kemampuan dunia usaha. Kami percaya bahwa proyek yang baik bukan hanya proyek yang ready to offer, tetapi proyek yang benar-benar ready to invest, ready to execute, dan memberikan economic impact,” kata dia.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menerangkan bahwa perencanaan PSN diarahkan untuk memastikan proyek yang diusulkan memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap sasaran pembangunan nasional.
Dalam menjalankan peran perencanaan dan pengendalian PSN, pihaknya mendorong agar proyek tepat sasaran dan mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu instrumen untuk mempertemukan prioritas pembangunan dengan peluang partisipasi badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Lebih lanjut, Bappenas dalam kesempatan ini juga menyampaikan Public Private Partnership (PPP) Book 2026.
PPP Book 2026 memuat 76 proyek senilai 63,45 miliar dolar AS di lebih dari 10 sektor, yang membuka berbagai peluang partisipasi badan usaha. Keterlibatan tersebut tidak terbatas sebagai investor, tetapi juga dapat dilakukan melalui dukungan pembiayaan maupun sebagai pemrakarsa proyek KPBU.
Sebagai langkah konkret, Kadin Indonesia disebut akan meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Kadin KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026.
Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Nasional Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono menjelaskan bahwa Satgas ini berfungsi sebagai jembatan koordinasi dan kurasi proyek prioritas guna mengatasi kendala investasi, khususnya pada proyek KPBU unsolicited.
“Melalui sinergi tersebut, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen memberikan kontribusi optimal dalam mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap WKU Bayu.
