NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Pers yang juga pengamat politik, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hak pribadi yang bisa ditinggalkan begitu saja, melainkan amanat dan tanggung jawab politik serta sosial yang diraih melalui proses pemilu dengan biaya mahal.

Karena itu, kata Komaruddin, seorang Wapres tidak bisa seenaknya berhenti di tengah jalan tanpa melalui pertanggungjawaban di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat.

"DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya," ujar Komaruddin dalam pernyataan tertulisnya, Selasa.

Komaruddin mengaku tidak tahu persis apakah kasus yang melekat pada Gibran Rakabuming Raka sudah selesai tutup buku ataukah masih ada urusan hukum yang melekat.