Namun, menurut dia, persoalan ini bukan persoalan pribadi Gibran semata, melainkan persoalan untuk menegakkan etika dan hukum bernegara.
"Jangan sampai jabatan Wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat," katanya.
Ia mengutip pandangan pakar hukum Prof Jimly Asshiddiqie yang menyebut setidaknya sudah ada dua syarat untuk memakzulkan Gibran, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Jadi, kalau saja jabatan Wapres itu sebagai 'hak', maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban," ujar Komaruddin.