NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membahas penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurutnya, UU Pertahanan perlu dikaji kembali.
"Menurut saya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memang perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia," kata Dave kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Politkus Golkar ini mengatakan revisi UU Pertahanan nantinya akan mengevaluasi strategi pertahanan negara dalam menjawab berbagai tantangan global. Selain itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga juga perlu diperkuat agar seluruh unsur pertahanan dapat bekerja secara terpadu dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
"Dalam revisi ini, kita perlu melihat kembali apakah strategi pertahanan negara sudah cukup menjawab tantangan saat ini, termasuk konsep pertahanan defensif aktif," ucapnya.
Komisi I DPR, kata dia, telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana penyempurnaan UU tersebut. Selanjutnya, akan dibentuk pokja antara Komisi I DPR dan Kemhan.