"Ke depan, direncanakan pembentukan kelompok kerja yang melibatkan tim ahli dari Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI untuk mendalami materi yang perlu diperbarui. Jadi, pembahasannya masih dalam tahap awal dan belum memasuki pembahasan revisi secara formal," ungkapnya.
Menurut Dave, revisi UU Pertahanan harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia menjaga kedaulatan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebab itu, proses penyusunannya perlu dilakukan secara matang.
"Proses penyusunannya perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Kita ingin memiliki sistem pertahanan yang semakin kuat, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR RI. Sjafrie mengaku membahas perihal Undang-Undang Pertahanan.