Nasional
HALAMAN 1 DARI 3
Komisi III: Badan Pengawas di RUU Perampasan Aset jawab kekhawatiran
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pengaturan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset m
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 12:47 WIB
• ⏱ 1 menit baca
NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pengaturan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjawab kekhawatiran masyarakat.
Selama ini, menurut ia, ada kekhawatiran bahwa RUU itu akan dijadikan alat oleh penguasa untuk menindas. Dari aspirasi yang diterima, masyarakat ingin agar UU Perampasan Aset ke depannya tidak disalahgunakan.
"Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," kata Habiburokhman usai rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.