NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pengaturan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjawab kekhawatiran masyarakat.

Selama ini, menurut ia, ada kekhawatiran bahwa RUU itu akan dijadikan alat oleh penguasa untuk menindas. Dari aspirasi yang diterima, masyarakat ingin agar UU Perampasan Aset ke depannya tidak disalahgunakan.

"Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," kata Habiburokhman usai rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.