Nasional
HALAMAN 2 DARI 3
Komisi III: Badan Pengawas di RUU Perampasan Aset jawab kekhawatiran
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pengaturan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset m
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 12:47 WIB
• ⏱ 1 menit baca
Selain itu, ia menyampaikan keberadaan badan pengawas tersebut akan mengawasi agar tidak ada aparat penegak hukum yang melakukan pemerasan dengan menggunakan UU Perampasan Aset.
Menurut ia, pimpinan badan itu, yang nantinya ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, juga dilakukan agar kontrol terhadap penyelenggaraan badan dilakukan oleh kedua pihak.
"Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol," katanya.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.