Selain itu, ia menyampaikan keberadaan badan pengawas tersebut akan mengawasi agar tidak ada aparat penegak hukum yang melakukan pemerasan dengan menggunakan UU Perampasan Aset.

Menurut ia, pimpinan badan itu, yang nantinya ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, juga dilakukan agar kontrol terhadap penyelenggaraan badan dilakukan oleh kedua pihak.

"Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol," katanya.