NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi beking atau pelindung di balik operasi tambang ilegal milik Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara selama periode 2013-2025.
Rudianto mendorong penanganan perkara tersebut untuk memastikan praktik pertambangan ilegal tidak terus berlangsung dengan perlindungan atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum penyelenggara negara.
"Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan," kata Rudianto dalam keterangannya, Senin (9/11).
Dia menambahkan, penindakan tidak boleh berhenti pada kegiatan tambang yang melanggar hukum, tetapi juga harus menyasar pihak yang mendukung atau melindungi aktivitas tersebut.
