NADIKABAR.COM — Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan dalam beberapa waktu belakangan, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
Permasalahan tersebut, menurut dia, merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.
"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," kata Habiburokhman.
Pada prinsipnya, dia menjelaskan bahwa penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas.