Namun, kata Habiburokhman, pengaturan penyadapan dalam sejumlah undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedurnya masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin, hingga belum diatur soal jangka waktu penyadapan.

"Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi," katanya.

Dia menegaskan bahwa pengaturan khusus itu akan memperjelas mekanisme atau prosedur tata cara kegiatan penyadapan yang harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, tidak diskriminatif, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," kata dia.