Selain itu, pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan pandangannya untuk persetujuan RUU tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam proses pembahasan RUU itu, ada 10 pokok pembahasan yang bergulir.
Adapun poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.