NADIKABAR.COM — Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, untuk bisa disetujui menjadi undang-undang.

Keputusan pembicaraan tingkat I tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Adapun rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" kata Dasco yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

Persetujuan itu dilakukan setelah masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi terkait RUU Perampasan Aset, dan juga laporan proses pembahasan RUU dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.