NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah tidak diatur di dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Habiburokhman menyinggung illicit enrichment bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Habiburokhman awalnya menjelaskan bahwa illicit enrichment menimbulkan pro dan kontra di publik. Kemudian, di negara lain, perkara peningkatan kekayaan secara tidak sah juga tidak diatur.

"Soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment," kata Habiburokhman saat konferensi pers usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman menyebut seperti di Jerman, perihal illicit enrichment dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut. Alasannya, lanjut dia, bertentangan dengan HAM.