"Karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di satu negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 apa namanya elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan kalau illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," ujar dia.

Selanjutnya, Habiburokhman juga menekankan UU Perampasan Aset bersifat formil. UU tersebut bukan memuat norma penghukuman. "Yang kedua dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini," tutur dia.

Seperti diketahui paripurna DPR digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.