NADIKABAR.COM β Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya telah melakukan yang terbaik dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait penyusunan RUU yang telah disetujui rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11) itu.
βTidak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,β ucap Habiburokhman dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka. Ia menyebut draf awal RUU telah diunggah melalui laman resmi DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan di tingkat panitia kerja (panja).
Seluruh tahapan, lanjut dia, juga dilaksanakan secara terbuka, mulai dari rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, rapat tim perumus dan sinkronisasi, rapat panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.
Proses pembahasan tersebut diliput media massa serta disiarkan secara langsung melalui saluran media DPR. βJadi kurang terbuka apa lagi?β ucap Habiburokhman yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset.
Terkait tidak dilibatkannya ICW sebagai narasumber, dia mengatakan Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU tersebut.
Menurut dia, terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber. Namun, Komisi III hanya dapat mengakomodasi 87 pihak karena keterbatasan waktu, sedangkan pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis.
βMasalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tetapi belum sempat diundang,β ujarnya.
ICW, Habiburokhman menambahkan, juga tidak mengirimkan masukan tertulis terkait pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut.
Sebelumnya, ICW melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke MKD DPR pada Kamis (19/11). ICW menduga terdapat pelanggaran etik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset, salah satunya terkait prinsip partisipasi publik.