Dengan usulan itu, Bob mengatakan Baleg DPR akan mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2026. Dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, tak ada daftar RUU Penyadapan.
Menurutnya, RUU Penyadapan sebelumnya merupakan usulan Baleg DPR, namun Komisi III telah memulai rapat pendahuluan atau kajian dengan Badan Keahlian DPR.
"Ini berarti kita akan mengadakan evaluasi prolegnas. Ini kan awalnya inisiatif Baleg, belum dialihkan ke Komisi III, sekalipun kegiatan sudah dilakukan Komisi III," ujarnya.
Hinca mengaku optimis RUU Penyadapan bakal rampung di 2026, sebab, satu RUU lain yang tengah menjadi prioritas, yakni RUU Perampasan Aset sudah memasuki tahap akhir.