RUU Penyadapan mencuat bersamaan dengan kasus penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. DPR telah membahas RUU tersebut bersama Baintelkam Polri sehari sebelumnya.
"Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini," kata dia.
Sementara untuk Perolehan Prioritas 2027, Hinca pada kesempatan itu mengajukan lima RUU usulan Komisi III, yakni RUU Jabatan Hakim, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Penyadapan, serta RUU Pelaksanaan Pidana Mati.