Dia menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mewajibkan setiap badan hukum yang membangun perumahan untuk menerapkan konsep hunian berimbang. Untuk pembangunan perumahan skala besar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam satu hamparan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kata Ridwan, menegaskan pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana.
Dia menilai kewajiban tersebut semakin penting mengingat backlog kepemilikan rumah masih mencapai 9,64 juta rumah tangga. Sementara itu, kemampuan anggaran negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah juga terbatas.