Seperti diketahui, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan hunian berimbang sebagai salah satu strategi memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni.

Pada pembangunan perumahan skala besar di atas 3.000 unit, pengembang wajib menerapkan komposisi hunian berimbang 1:2:3, yakni satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana yang dibangun dalam satu hamparan.

Selain penguatan kebijakan hunian berimbang, Kementerian PKP juga mendorong penyempurnaan berbagai regulasi pendukung, antara lain terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, skema pembiayaan lahan, serta pengembangan hunian vertikal bersubsidi untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.