NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan pihaknya siap mengawal pemenuhan pupuk subsidi untuk para petani di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) agar tepat sasaran dan mudah diakses petani.

Hal itu menyusul laporan dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad bahwa penyaluran pupuk subsidi masih kurang dari usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) di wilayah kepulauan tersebut.

"Kepri memang bukan daerah sentra pertanian, namun bukan berarti tidak membutuhkan pupuk subsidi. Kekurangan pupuk setiap bulan/tahun harus tetap terpenuhi," kata Nurdin Halid saat memimpin rapat kerja Komisi VI DPR bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Jumat.

Nurdin meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad segera menyurati BUMN PT Pupuk Indonesia melalui tembusan Komisi VI DPR RI terkait pemenuhan kekurangan pupuk subsidi.

Menurutnya surat tersebut akan menjadi dasar Komisi VI guna mengawal realisasi penyaluran pupuk subsidi bagi petani di Kepri.

"Ini bukan suatu persoalan yang sulit, karena PT Pupuk Indonesia bisa menambah produksi pupuk untuk melayani kekurangan pupuk di Kepri," kata dia.

Nurdin turut menekankan keberhasilan swasembada pangan nasional sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan penyaluran pupuk kepada petani di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kepri.

Dia menegaskan langkah penguatan distribusi pupuk bersubsidi sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan pangan sebagai salah satu dari delapan program prioritas nasional.

"Salah satu tugas kami (Komisi VI) adalah memastikan petani mendapatkan dukungan penuh, khususnya distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat," ucap Nurdin.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut pihaknya telah mengusulkan 2.000 ton pupuk subsidi ke pemerintah pusat sesuai RDKK, namun yang terealisasi baru 800 ton atau masih kekurangan 1.200 ton.

Menurutnya bantuan pupuk subsidi sangat dibutuhkan untuk menggenjot produksi pertanian di Kepri, karena kemampuan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan pupuk kepada petani terbatas.

"Kepri ini minus hasil pertanian, jadi kalau kita ingin genjot petani menanam sesuatu, maka pupuk subsidi harus terpenuhi," ujar Ansar.

Lanjut Ansar menyampaikan Kepri selama ini masih ketergantungan pasokan hasil pertanian, khususnya cabai dari Aceh hingga Medan. Ketika kedua daerah itu dilanda bencana alam, Kepri ikut terdampak dari segi ketersediaan komoditas pangan.

Dia menambahkan Kepri pelan-pelan mulai berupaya memperkuat ketahanan pangan secara mandiri, sehingga membutuhkan dukungan pupuk subsidi dari pusat guna meningkatkan produksi pertanian.

"Terima kasih kepada DPR. Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan menyurati PT Pupuk Indonesia melalui tembusan Komisi VI, dengan harapan usulan pupuk subsidi di Kepri terpenuhi," demikian Ansar.