Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan keprihatinannya atas kondisi akses jalan yang jelek menuju kawasan industri.

Menurut dia, penataan atau perbaikan akses jalan menuju kawasan industri memang bukan kewenangan pengelola kawasan industri. Dalam ketentuannya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah dan pusat.

"Persoalan berkaitan dengan kawasan industri ini adalah tugas Kemenperin (Kementerian Perindustrian) sebagai leading sector," katanya.