Diketahui, KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10). KPK lalu menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
"Dana kebencanaan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru mengurangi kemampuan negara dalam menangani korban dan masyarakat terdampak bencana," katanya.
Politikus Golkar ini pun meminta Kepala BNPB yang baru memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan, serta membenahi mekanisme pengendalian anggaran untuk meminimalkan celah penyalahgunaan.
"Jangan hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi masalah. Pencegahan harus diperkuat. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal harus berjalan efektif," ujar Singgih.
Pihaknya memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BNPB sebagai mitra kerja. Pengawasan tersebut, kata Singgih, dilakukan untuk memastikan program penanggulangan bencana berjalan sesuai ketentuan dan anggaran yang telah ditetapkan.
