Lalu mengatakan jika pemerintah benar-benar serius merealisasikan program kuliah gratis, perlu dilakukan pemetaan secara komprehensif terhadap kondisi dan karakteristik perguruan tinggi di Indonesia.
Ia menilai perguruan tinggi negeri saat ini memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda, baik yang berstatus PTN Satuan Kerja (PTN Satker), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU) maupun PTN Badan Hukum (PTNBH).
Perbedaan tersebut, kata dia, harus menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan kuliah gratis.
“Kalau pemerintah benar-benar serius ingin melaksanakan program kuliah gratis, tantangannya adalah bagaimana melihat klaster perguruan tinggi kita hari ini. Ada PTN Satker, PTN-BLU maupun PTNBH, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda,” katanya.
