NADIKABAR.COM — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pembentukan RUU Obligasi Daerah dilakukan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah (pemda) dan membuka alternatif pembiayaan pembangunan.

Misbakhun menyampaikan hal tersebut dalam diskusi "Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor: Peran, Kebijakan Pemeringkatan, dan Kesiapan Daerah" pada kegiatan Sarasehan Nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Misbakhun dalam keterangannya mengatakan ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, sementara kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibatasi oleh sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Rata-rata APBD di daerah itu sekitar 65,12 persen bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan secara mandiri," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan RUU Obligasi Daerah perlu mengatur skema pembiayaan berbasis proyek (project-based financing) agar penerbitan obligasi tidak semata-mata membebani APBD, melainkan didukung pendapatan dari proyek yang dibiayai, seperti rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi.

"RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis karena kita berbicara mengenai komitmen lintas periode. Obligasi bersifat jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu. Ini harus dicarikan solusi agar pembiayaan proyek tetap memiliki kepastian," ucapnya.