Karena itu, ia mendorong penggunaan skema project bonds agar sumber pembayaran obligasi berasal dari pendapatan proyek dan tidak bercampur dengan penerimaan umum daerah. Selain itu, diperlukan unit pengelola utang yang profesional, transparan, dan memiliki kredibilitas.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut pengembangan obligasi daerah sebagai peluang untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan, dari 23 pemerintah daerah di NTT, hanya tiga daerah yang memiliki kondisi APBD relatif sehat, sementara sebagian besar lainnya masih memiliki PAD di bawah 10 persen.
Secara rata-rata, hampir 80 persen pembiayaan daerah di NTT masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
"Kalau instrumen APBN dan APBD ternyata belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya, obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif pembiayaan," ujarnya.