Pertama, mencantumkan usia secara eksplisit sebagai salah satu dasar diskriminasi yang dilarang. Ketentuan tersebut diperlukan untuk mencegah pembatasan kesempatan kerja secara otomatis berdasarkan usia, sekaligus menegaskan otonomi lansia dalam menentukan pilihan terkait kesehatan dan tempat tinggal.
Kedua, memperluas cakupan hak lansia, antara lain meliputi jaminan sosial, perawatan jangka panjang, pelayanan geriatri, dan aksesibilitas. Rekomendasi itu juga mencakup kewajiban pemerintah menyediakan perlindungan bagi warga lanjut usia yang tidak terjangkau skema iuran.
Ketiga, menjadikan Satu Data Indonesia sebagai fondasi tata kelola data HAM yang terintegrasi secara sah dengan data kependudukan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Keempat, memastikan akses keadilan dan pemulihan bagi lansia dengan menghubungkan penyelesaian pelanggaran HAM dengan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP terbaru.