Langkah tersebut mencakup penyediaan bantuan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta kewajiban pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

"Pengawasan harus berakhir pada koreksi kebijakan dan pemulihan, bukan tumpukan laporan," ujar dia tegas.

Selain melalui revisi UU HAM, Komisi XIII DPR RI juga mengupayakan pembaruan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Rieke menekankan pentingnya melibatkan kelompok lansia secara langsung dalam penyusunan indikator pemenuhan hak. Pelibatan tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan lansia, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal maupun tinggal di daerah terpencil.