NADIKABAR.COM — Komisi XIII DPR RI berupaya mendorong hasil kajian kebijakan hak asasi manusia (HAM) bagi lanjut usia (lansia) yang disusun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke dalam revisi Undang-Undang HAM agar menjadi norma yuridis yang mengikat.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan draf terakhir revisi UU HAM yang diterimanya belum memuat pengaturan khusus mengenai kelompok lansia.
Oleh karena itu, dia mendorong Komnas HAM segera menyerahkan dokumen kajian tersebut kepada Komisi XIII DPR untuk menjadi bahan pembahasan legislasi.
"Kajian Komnas HAM harus memperoleh tindak lanjut legislasi. Jadi jangan hanya kajian, begitu sudah banyak kajian, bagaimana hasil kajian ini masuk ke norma yuridis, karena apa? Karena Indonesia adalah negara hukum," kata Rieke dalam forum tinjauan kebijakan hak asasi bagi lansia di Jakarta, Selasa.
Untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan lansia, Rieke mengajukan empat rekomendasi yang perlu dimuat dalam revisi UU HAM.
Pertama, mencantumkan usia secara eksplisit sebagai salah satu dasar diskriminasi yang dilarang. Ketentuan tersebut diperlukan untuk mencegah pembatasan kesempatan kerja secara otomatis berdasarkan usia, sekaligus menegaskan otonomi lansia dalam menentukan pilihan terkait kesehatan dan tempat tinggal.
Kedua, memperluas cakupan hak lansia, antara lain meliputi jaminan sosial, perawatan jangka panjang, pelayanan geriatri, dan aksesibilitas. Rekomendasi itu juga mencakup kewajiban pemerintah menyediakan perlindungan bagi warga lanjut usia yang tidak terjangkau skema iuran.
Ketiga, menjadikan Satu Data Indonesia sebagai fondasi tata kelola data HAM yang terintegrasi secara sah dengan data kependudukan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Keempat, memastikan akses keadilan dan pemulihan bagi lansia dengan menghubungkan penyelesaian pelanggaran HAM dengan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP terbaru.
Langkah tersebut mencakup penyediaan bantuan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta kewajiban pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.
"Pengawasan harus berakhir pada koreksi kebijakan dan pemulihan, bukan tumpukan laporan," ujar dia tegas.
Selain melalui revisi UU HAM, Komisi XIII DPR RI juga mengupayakan pembaruan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Rieke menekankan pentingnya melibatkan kelompok lansia secara langsung dalam penyusunan indikator pemenuhan hak. Pelibatan tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan lansia, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal maupun tinggal di daerah terpencil.