Untuk memperkuat penanganan, Amiruddin mengusulkan Kementerian HAM menjadi titik koordinasi antarkementerian dan lembaga agar pemenuhan hak pengungsi dapat dilakukan secara lebih terpadu.

"Kami dari Komnas HAM mengusulkan dalam penanganan pengungsi di Papua membutuhkan titik koordinasi. Saya berharap titik koordinasi ini ada di Kementerian HAM agar pemenuhan dan pelindungan HAM terpenuhi, minimal pemenuhan akses kesehatan, pendidikan, adminduk, dan bantuan sosial," katanya.

Ia mengingatkan pengungsian berkepanjangan berpotensi menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan mata pencaharian.

Kondisi tersebut, apabila tidak ditangani, dapat memengaruhi keberlangsungan generasi berikutnya di Papua.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal mengatakan persoalan pengungsi merupakan salah satu isu HAM yang membutuhkan perhatian dan langkah penanganan konkret.