"Tantangan mengenai isu pengungsi ini paling konkret dan mendesak. Jumlah data pasti mengenai pengungsi belum ada. Tetapi intinya pengungsi itu memang ada," katanya.
Munafrizal menjelaskan dampak pengungsian terhadap pemenuhan HAM mencakup hak atas keselamatan dan rasa aman, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi dan sosial, hak masyarakat adat, serta perlindungan kelompok rentan.
Ia berharap rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut dapat menghasilkan rumusan langkah penanganan yang dapat segera dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi pengungsi di Papua.
"Setelah pertemuan ini, kita bisa menghasilkan rumusan konkret untuk bisa dieksekusi sehingga pengungsi di Papua bisa lebih baik. Langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga kondisi di sana jadi lebih baik," ucapnya.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komisi Nasional Disabilitas, Kemenko Polkam, TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.