NADIKABAR.COM — Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan pengungsi di Papua, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan HAM.

"Pengungsi di berbagai wilayah di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah dan Pegunungan, menjadi perhatian banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri," kata Amiruddin dalam keterangannya saat Rapat Koordinasi Isu Pengungsi di Tanah Papua yang diselenggarakan Kementerian HAM di Jakarta, Senin.

Menurut Amiruddin, penanganan pengungsi perlu mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu lama.

Ia mengatakan dinamika keamanan di wilayah konflik juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi jumlah masyarakat yang mengungsi.

"Dalam konteks HAM, kita setuju atau tidak, pengungsi atau masyarakat yang bergerak jadi pengungsi tidak terlepas dari problem keamanan. Saya perhatikan kondisi di lapangan, operasi masih dilakukan. Kalau operasi masih dilakukan secara masif akan berdampak pada jumlah pengungsi yang bertambah," ujarnya.

Untuk memperkuat penanganan, Amiruddin mengusulkan Kementerian HAM menjadi titik koordinasi antarkementerian dan lembaga agar pemenuhan hak pengungsi dapat dilakukan secara lebih terpadu.

"Kami dari Komnas HAM mengusulkan dalam penanganan pengungsi di Papua membutuhkan titik koordinasi. Saya berharap titik koordinasi ini ada di Kementerian HAM agar pemenuhan dan pelindungan HAM terpenuhi, minimal pemenuhan akses kesehatan, pendidikan, adminduk, dan bantuan sosial," katanya.

Ia mengingatkan pengungsian berkepanjangan berpotensi menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan mata pencaharian.

Kondisi tersebut, apabila tidak ditangani, dapat memengaruhi keberlangsungan generasi berikutnya di Papua.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal mengatakan persoalan pengungsi merupakan salah satu isu HAM yang membutuhkan perhatian dan langkah penanganan konkret.

"Tantangan mengenai isu pengungsi ini paling konkret dan mendesak. Jumlah data pasti mengenai pengungsi belum ada. Tetapi intinya pengungsi itu memang ada," katanya.

Munafrizal menjelaskan dampak pengungsian terhadap pemenuhan HAM mencakup hak atas keselamatan dan rasa aman, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi dan sosial, hak masyarakat adat, serta perlindungan kelompok rentan.

Ia berharap rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut dapat menghasilkan rumusan langkah penanganan yang dapat segera dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi pengungsi di Papua.

"Setelah pertemuan ini, kita bisa menghasilkan rumusan konkret untuk bisa dieksekusi sehingga pengungsi di Papua bisa lebih baik. Langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga kondisi di sana jadi lebih baik," ucapnya.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komisi Nasional Disabilitas, Kemenko Polkam, TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.