Ia menjelaskan KDKMP diarahkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan LPG bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani serta pelaku UMKM.
Pengembangan layanan dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga menyiapkan dukungan satu tenaga manajer koperasi yang pembiayaannya ditanggung selama dua tahun. Setelah itu, koperasi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk. Dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Dari sisi infrastruktur, sebanyak 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun 100 persen. Capaian itu menempatkan Jateng pada urutan kedua nasional. Khusus Kabupaten Sukoharjo, tercatat 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Linda Widiastuti Ariningrum sebelumnya mengatakan pemprov terus mendorong percepatan verifikasi dan validasi gerai KDKMP untuk memastikan kesiapan bangunan, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi sebelum beroperasi.
Sebanyak 4.230 KDKMP menjadi prioritas verifikasi. Hingga 30 September 2026, progresnya telah mencapai 61,67 persen.
