Pada dakwaan kesatu, tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan," tutur Yogi.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) Choirul Anwar (CA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perusahaan periode 2016-2024, Kamis (21/7). Estimasi kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp10.209.664.735,60.
Dalam melancarkan aksinya, CA diduga menyalahgunakan kewenangan dengan merangkap sejumlah jabatan strategis sekaligus, mulai dari Direktur Utama, Direktur Operasional, hingga Direktur Keuangan. Ia memerintahkan staf keuangan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif serta melakukan mark up anggaran pakan satwa dengan cara mengurangi jatah makan hewan namun mencatat anggarannya seolah-olah sesuai.
Dari total kerugian negara sekitar Rp10,2 miliar tersebut, penyidik mendapati sekitar Rp7,4 miliar di antaranya digunakan CA untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat fasilitas Kebun Binatang Surabaya menjadi kotor, rusak, dan tidak terawat dengan baik. Kondisi tersebut bahkan berdampak fatal terhadap kondisi satwa koleksi kebun binatang yang dilaporkan menjadi kurang sehat, kurus, hingga mati akibat minimnya pakan dan perawatan.