NADIKABAR.COM — Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) segera disidangkan. Mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016 hingga 2024 berinisial CA atau Choirul Anwar resmi dilimpahkan pada tahap II.

Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II ini berlangsung di Ruang Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin (16/11). Penyerahan dilakukan langsung oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim kepada tim Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya.

Kejaksaan memastikan berkas perkara korupsi yang menjerat mantan dirut kebun binatang legendaris di Kota Pahlawan itu siap diuji di meja hijau. Tim penuntut umum kini mulai menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

"Tahap II dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil," kata Kasi Intel Kejari Surabaya Emanuel Yogi Budi Aryanto, Selasa (17/11).

Dalam konstruksi perkara ini, Yogi mengatakan, Choirul Anwar diduga menyalahgunakan kewenangannya selama menjabat sebagai direktur utama sejak tahun 2016 hingga 2024, untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi hingga merugikan keuangan negara.

Berdasarkan hasil penghitungan, tindakan tersangka mengakibatkan kerugian negara atau dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mencapai kurang lebih Rp10 miliar. Untuk menutupi aksinya, tersangka diduga merekayasa laporan pengeluaran kas perusahaan melalui bawahannya.

"Adapun modus yang dilakukan tersangka adalah memerintahkan saksi S selaku Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas dan membuat dokumen kelengkapan administrasinya seolah-olah uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan," ujar Yogi.

Dokumen administrasi fiktif tersebut dicatat seolah-olah dana kas perusahaan dipakai untuk membiayai kebutuhan rutin KBS, mulai dari pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, hingga pembenahan sarana dan prasarana penunjang KBS.

Namun, Yogi mengatakan, hasil penyidikan membuktikan dana operasional yang dicairkan tersebut justru diduga mengalir untuk memenuhi kepentingan pribadi tersangka.

"Seolah-olah uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan diantaranya pembelian pakan hewan, perbaikan kandang hewan, perbaikan sarana prasarana penunjang KBS dan lainnya, namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka," tuturnya.

Untuk memperkuat pembuktian di persidangan nanti, penyidik turut menyita berbagai aset serta dokumen transaksi keuangan perusahaan. Seluruh barang sitaan itu pun telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum bersamaan dengan penyerahan tersangka.

"Dalam Tahap II tersebut turut diterima pula sejumlah barang bukti terkait perkara tersebut diantaranya adalah 8 box container dokumen, buku rekening, 1 unit laptop, 1 unit handphone, uang tunai serta tanah dan bangunan," ucap Yogi.

Atas perbuatannya, jaksa menjerat Choirul Anwar dengan dakwaan berlapis yang memadukan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dakwaan kesatu, tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan," tutur Yogi.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) Choirul Anwar (CA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perusahaan periode 2016-2024, Kamis (21/7). Estimasi kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp10.209.664.735,60.

Dalam melancarkan aksinya, CA diduga menyalahgunakan kewenangan dengan merangkap sejumlah jabatan strategis sekaligus, mulai dari Direktur Utama, Direktur Operasional, hingga Direktur Keuangan. Ia memerintahkan staf keuangan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif serta melakukan mark up anggaran pakan satwa dengan cara mengurangi jatah makan hewan namun mencatat anggarannya seolah-olah sesuai.

Dari total kerugian negara sekitar Rp10,2 miliar tersebut, penyidik mendapati sekitar Rp7,4 miliar di antaranya digunakan CA untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat fasilitas Kebun Binatang Surabaya menjadi kotor, rusak, dan tidak terawat dengan baik. Kondisi tersebut bahkan berdampak fatal terhadap kondisi satwa koleksi kebun binatang yang dilaporkan menjadi kurang sehat, kurus, hingga mati akibat minimnya pakan dan perawatan.