NADIKABAR.COM — Kongres Wanita Indonesia (Kowani) memperkuat konsolidasi internal bersama organisasi-organisasi anggota untuk menyikapi perbedaan kepemimpinan yang berkembang menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Nomor AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026.
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui pertemuan pimpinan organisasi anggota dan Dewan Pimpinan Kowani di Jakarta, Senin (9/11) sebagai upaya menyatukan sikap terkait pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Jakarta pada 3 Juni 2026.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Kowani periode 2024–2029 Elza Syarief dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa mengatakan, pihaknya mempersoalkan proses penyelenggaraan KLB karena dinilai tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
"Kami menilai penyelenggaraan KLB tersebut tidak memenuhi persyaratan formal maupun material yang diatur dalam AD/ART KOWANI," katanya.
