Menurutnya, KLB seharusnya diusulkan secara tertulis oleh sedikitnya dua pertiga dari 119 organisasi anggota, memperoleh persetujuan dewan pimpinan, serta memenuhi ketentuan kuorum.
Sebagai tindak lanjut, Kowani telah menyampaikan surat keberatan dan permohonan klarifikasi kepada Kementerian Hukum terkait penerbitan SK tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Enita Adyalaksmita mengatakan, pihaknya turut mempersoalkan pencantuman lima nama pengurus dewan pimpinan dalam Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026 tanpa persetujuan pihak bersangkutan.
Ia mengatakan, apabila penyelesaian melalui mekanisme administratif tidak membuahkan hasil, tim hukum Kowani akan mempertimbangkan langkah hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
