NADIKABAR.COM — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan perbedaan pandangan dan persaingan politik orang tua tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan melakukan perundungan atau cyberbullying di media sosial terhadap anaknya.

Hal itu disampaikan Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan menyusul kasus dugaan perundungan yang dialami putri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

"Menurut saya, aktivitas politik orang dewasa termasuk jika ada kompetisi atau perbedaan pendapat tidak boleh membawa-bawa anak atau menjadikan anak sebagai sasaran kritik atau bullying," kata Kawiyan dalam keterangannya, Minggu (22/11).

"Tidak boleh melibatkan anak dalam urusan politik orangtua, apalagi sampai melakukan bullying di media sosial terhadap anak dari orangtua yang dianggap berbeda pendapat," sambungnya.

Kawiyan menyebut perundungan terhadap anak di media sosial termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan secara online atau cyber bullying merupakan bentuk kekerasan psikis.

Kawiyan merujuk Pasal 76C UU 35/2014 yang melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.