Sementara itu, Pasal 80 ayat (1) UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta bagi pelanggarnya.

Menurut Kawiyan, pengalaman yang dialami putri Dasco semestinya menjadi pembelajaran bagi orang dewasa, terutama mereka yang aktif dalam dunia politik. Sebab, bukan tidak mungkin anak-anak dari keluarga politikus lainnya juga mengalami perundungan serupa, tetapi tidak berani mengungkapkannya.

"Bisa jadi, pengalaman yang dialami oleh putri dari Sufmi Dasco Ahmad juga dialami oleh anak-anak dari keluarga politisi lainnya. Namun, tidak semua orang atau politisi yang anaknya menjadi korban cyberbullying mau atau berani angkat bicara atau speak up dengan berbagai alasan," tutur dia.

Kawiyan juga mengingatkan perundungan di ruang digital bukan sekadar ejekan di media sosial. Anak yang menjadi korban dapat mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial.

Dampak tersebut bahkan bisa berlangsung lama karena jejak digital perundungan dapat terus beredar dan diakses berulang kali. Kondisi itu berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, prestasi pendidikan, hubungan sosial, hingga pembentukan karakter anak.

Dalam kondisi tertentu, Kawiyan mengatakan cyberbullying juga dapat meningkatkan risiko depresi, perilaku menyakiti diri sendiri, bahkan memunculkan pikiran untuk mengakhiri hidup.

Karena itu, Kawiyan meminta untuk tidak menganggap remeh cyberbullying terhadap anak. Apalagi, jika hal tersebut dilakukan karena ambisi, persaingan atau perbedaan politik orang dewasa, sebab, masa depan dan kesehatan mental anak justru menjadi taruhannya.