NADIKABAR.COM — KPK kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, terkait perkara korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan pada BNPB. Dalam pemeriksaan keduanya oleh KPK hari ini, Rustian dicecar penyidik soal plotting anggaran DSP kepada pihak-pihak swasta.
Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan Rustian selaku Sestama memiliki peran sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan BNPB. Posisi ini membuat Rustian dinilai mengetahui secara menyeluruh mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP.
"Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya," terang Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
"Karena penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa ini tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya, tapi memang ada keistimewaan dengan syarat-syarat tertentu instansi tersebut bisa melakukan penunjukan langsung," lanjut Budi.
Dia menerangkan, proses penunjukan langsung sejumlah pihak swasta menggunakan DSP ini masih terus didalami. Termasuk soal adanya pemberian kickback dari proses penunjukan langsung pihak swasta untuk pengadaan yang bersumber dari DSP.
"Ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan. Kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya," tutur Budi.
"Itu semuanya didalami pengetahuan dari Saudara RUS selaku KPA. Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam Pokja, tapi kemudian PPK ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut," pungkasnya.
Diketahui, hari ini Rustian kembali diperiksa sebagai saksi terkait korupsi DSP kebencanaan pada BNPB. Ini merupakan kali kedua dirinya diperiksa setelah sempat ikut terjaring OTT dalam kasus ini.
Rustian diperiksa bersama satu saksi lainnya, yakni Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua Situmeang. Pada pemeriksaan pertama yang dijalaninya, Selasa (27/10), Rustian diperiksa penyidik selama 7 jam.
Dalam pemeriksaan itu, KPK mencecar Rustian soal status kepegawaian dua tersangka perkara ini. Mereka masing-masing ialah Bima Setiawan (BMS), adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Richard Erlangga selaku tenaga ahli.
Budi mengatakan penyidik turut menyita dokumen terkait pengadaan barang dan jasa dalam pemeriksaan tersebut. Dokumen itu disita dari dua tas serta satu kantong plastik besar yang dibawa Rustian saat pemeriksaan.
Sebagai informasi, Rustian sempat ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Namun, Rustian dipulangkan penyidik setelah pemeriksaan usai OTT. KPK pun membeberkan alasan tidak menahan Rustian.
"Untuk saat ini, sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama ya. Sampai dengan tadi malam ya, gitu. Makanya hanya lima saja (pihak yang ditetapkan tersangka)," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait pengadaan barang dan jasa dengan DSP pada BNPB. Mereka diduga menerima suap Rp 4,8 miliar, emas 325 gram, serta uang dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat.
1. Tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan dana siap pakai.
1. Richard Erlangga (RIC) selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu;2. Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB;3. Syifa Nrika Ghifarin (SNG) selaku pihak swasta;4. Gery Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta.