Kemudian, TF selaku Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBPJN Sumut, NPA selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sumut, H selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan BBPJN sumut, serta YS selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Namun, tidak diketahui siapa saja saksi-saksi yang memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan oleh KPK pada tanggal tersebut.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.
OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
