NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan memanggil sejumlah saksi selama 11–12 November 2026.
"Penyidik melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak untuk memberikan kesaksiannya atau keterangannya yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pembangunan jalan, baik di BBPJN ataupun di lingkup PUPR Sumut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.
Adapun para saksi yang dipanggil pada 11 November 2026 terdiri atas SS selaku Bendahara BBPJN Sumut, M selaku Bendahara PT Dalihan Natolu inisial SAM dan M selaku Wakil Direktur PT Dalihan Natolu, serta MH selaku pemegang saham sekaligus Direktur PT Rona Na Mora.
Sementara sejumlah saksi yang dipanggil pada 12 November 2026 terdiri atas RL selaku Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, AH selaku pegawai PT Dalihan Natolu, THL selaku Komisaris PT Dalihan Natolu, M selaku Direktur PT Ayu Septa Perdana, dan AA selaku Koordinator Proyek PT Ayu Septa Perdana.
Berikutnya, RAS selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III BBPJN Sumut, UH selaku Staf Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, SR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, dan H selaku mantan Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional BBPJN Sumut.
