NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan hingga pemberian sejumlah uang atau kickback untuk pihak-pihak di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah dengan memeriksa sejumlah saksi berlatar belakang aparatur sipil negara atau mantan ASN BNPB maupun pihak swasta selama 9–12 November 2026.
"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.
Menurut Budi, beberapa vendor tersebut kemudian mengerjakan sejumlah proyek terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, dan bencana lainnya.
Adapun proyek-proyek tersebut menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana.
"Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," katanya.
Budi mengatakan beberapa saksi dari pihak swasta didalami soal dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak di BNPB.
"Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya (pemberian uang atau suap, red.)," katanya.
Dalam pekan ini, pada Senin (9/11), KPK memanggil sembilan saksi yang terdiri atas AS dan J selaku pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, dan DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
