NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di BNPB.
Selain Rustian, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DIH - ASN (Analisis Kebencanaan) BNPB dan RUS - Sekretaris Utama BNPB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11).
Kasus di BNPB itu berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Rustian termasuk pihak yang diamankan saat OTT, namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkara di BNPB KPK telah menetapkan lima orang tersangka.
Kelimanya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.
Bima adalah adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
KPK menyatakan dalam perkara tersebut, sejumlah penyedia barang dan jasa atas vendor terafiliasi dengan Bima Setiawan. Dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024-2026 total pengadaan di lingkungan BNPB mencapai Rp148 miliar.
Pengadaan itu bersumber dari dana siap pakai (DSP) atau dana darurat penanganan sejumlah bencana besar di tanah air.
Mulai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga gempa NTT beberapa waktu lalu.
"Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein beberapa waktu lalu.
Saat OTT, Rustian termasuk pihak yang diamankan. Namun, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Rustian sebelumnya juga pernah diperiksa KPK pada 27 Oktober lalu.