NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial R sebagai saksi seusai pemeriksaan pada 27 Oktober 2026.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama R selaku Sekretaris Utama BNPB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Budi mengatakan KPK juga memeriksa seorang Analisis Kebencanaan BNPB berinisial DIH sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana tersebut.
Sebelumnya, pada Senin (16/11), KPK memanggil seorang pihak swasta berinisial MUM untuk diperiksa sebagai saksi.
Pada Selasa (17/11), KPK memanggil Komisaris PT Erlangga Jala Persada berinisial EDP sebagai saksi.
Pada Rabu (18/11), KPK memanggil Direktur PT Lintas Jaya Express berinisial MN, kemudian IY, RT, TA, dan Z selaku pihak swasta, DM selaku aparatur sipil negara, serta ASN BNPB RGP. Namun, tercatat hanya MN dan RGP yang memenuhi panggilan KPK.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.
Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.
Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.
Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut.
Di sisi lain, KPK telah memberitahukan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.
KPK pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua anggota TNI aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.
Kemudian, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang sedang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi pada 12 November 2026.