“KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan analisis yang dilakukan KPK tersebut juga berkaitan dengan Pasal 53 dan Pasal 61 terkait pembentukan Badan Pengelolaan Aset, serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK memahami adanya diskursus di tengah publik terkait perampasan kekayaan yang tidak wajar penyelenggara negara atau pejabat publik yang kemudian tidak diatur dalam UU Perampasan Aset.