β€œTentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia berharap DPR RI bersama pemerintah dapat mendengarkan masukan publik terkait evaluasi undang-undang tersebut ke depannya.

β€œKetika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disahkan menjadi undang-undang.