"Tidak hanya terkait proyek, tetapi dari perencanaan keuangan. Tata kelola itu kan dari perencanaan, kemudian bagaimana eksekusinya, bagaimana outcome-nya. Ini yang dievaluasi. Alhamdulillah kami jadi lebih terang," paparnya.
Mengenai nasib dana pokir di DPRD Lombok Barat, Adha menegaskan pihaknya akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar semua pihak bisa menahan diri demi perbaikan sistem. Adha mengaku telah meminta pendampingan intensif dari KPK terkait hasil Survei Integritas Pemerintah Daerah (SPI) Lombok Barat yang berada di zona merah.
"Ya mudah-mudahan lah ini menjadi refleksi semua, semua OPD, semua ASN di Lombok Barat termasuk DPR di Lombok Barat. Juga kasus yang kemarin menjadi refleksi kita bersama dan menjadi komitmen jangan sampai kita mengulang," ujarnya.
